Stop Kriminalisasi Ulama

Menguatnya peran ulama di tengah masyarakat pada aksi 411 dan 212 tidak dapat dipungkiri membuat berbagai kalangan yang kepentingannya terganggu kalang-kabut. Kini, muncul berbagai kriminalisasi terhadap para ulama yang merupakan tokoh di balik berbagai aksi yang menguatkan nilai keberislaman masyarakat.

Di Sintang, Kalimantan Barat, KH. Tengku Zulkamaen, Wakil Sekjen MUI Pusat, yang memenuhi undangan resmi Bupati Sintang, tiba-tiba dihadang oleh kelompok tertentu sambil mengacung-acungkan senjata tradisional di apron Bandara Sintang ketika hendak turun dari pesawat terbang.

KH Habib Rizieq Shihab terus-menerus dicari-cari kesalahannya. Beliau antara lain diminta untuk memenuhi panggilan Polda Jabar atas kasus yang diada-adakan. Saat pemeriksaan, terjadi kasus penyerangan FPI yang mengawal kehadiran Habib Rizieq Shihab oleh GMBI yang diduga kuat dihadirkan oleh Kapolda Jabar.

Jika bukan kriminalisasi terhadap ulama, lalu bagaimana bisa kelompok yang melakukan tindakan anarkis itu masuk apron bandara bahkan bawa senjata ? itu hanya mungkin terjadi jika ada pembiaraan oleh polisi. Polisi tahu bahwa Ustadz Tengku itu akan datang jam itu dengan pesawat tersebut. Alhasil, disini yang disebut gabungan antara kekuasaan legal, intellijen dan akses kepada kelompok-kelompok anarkis sangat nyata.

Lalu terkait kasus penyerangan FPI oleh GMBI di Bandung, bagaimana juga kekerasan itu bisa terjadi tak jauh dari Mapolda Jabar. Yang lebih mengherankan adalah respon setelah itu. Alih-alih korban dilindungi, justru malah dipersalahkan. Sebaliknya, pihak yang melakukan kekerasan malah dilindungi dan dijenguk polisi. lLau disebarkan melalui akun resmi Humas Polri bahwa GMBI adalah korban dari anarkisme FPI. Padahal faktanya, FPI yang diserang GMBI.

Jubir HTI Ustadz Ismail Yusanto menghawatirkan bahwa semua itu bisa terjadi karena ada kolaborasi kekuatan legal, intellijen dan anarkis. Ia mempertanyakan, bagaimana negara ini memiliki aparat kepolisisan yang begini rupa. Ini sangat berbahaya karena akan memperuncing pertentangan antar kelompok dan konflik horisontal. Menurut Ismail, ini merupakan aksi balas dendam akibat terganggunya kepentingan asing pasca penistaan agama yang dilakukan Ahok. Pasalnya, ini semua terjadi setelah aksi 212. Aksi 212 itu kan aksi super damai. Semestinya semua orang bergembira. Namun nyatanya ada yang berduka dan geram karena "kok damai" sehingga mereka tidak punya alasan untuk memojokan umat islam, khususnya para ulamanya.

Di belakang Ahok ini ada kepentingan politik besar yang terkait dan berkelindan dengan kepentingan bisnis. Bisnis tersebut terkait dengan pejabat. Disitu ada korupsi dan kolusi sebagaimana tampak pada kasus reklamasi dan sumber waras yang kasusnya terus diulur-ulur oleh KPK. Namun, ketika Ahok menista agama, aparat tidak bisa berkelit lagi karena umat islam marah. Puncaknya terjadi aksi 212. Jadi tampak sekali, dan sangat menyedihkan, aparat hukum menjadi alat politik jahat dari kelompok tertentu.

Sumber : "Stop Kriminalisasi Ulama", Al-Islam, Edisi 840, 20 Januari 2017.